Sejarah

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 38 thun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/Kota pada bagian kedua pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Selanjutnya peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisai dan perangkat daerah pada pasal 22 ayat 5 menyebutkan bahwa ketahanan pangan termasuk dalam kelompok urusan yang diwadahi dalam bentuk badan (lembaga teknis)

Undang-undang RI nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan telah mengamanatkan pada pasal 8 ayat 2 huruf c bahwa harus dibentuk kelembagaan penyuluhan pemerintah pada tingkat kabupaten/kota berbnetuk badan pelaksana penyuluhan.

Sesuai dengan uraian diatas dan mengingat pentingnya peningkatan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian serta menindaklanjuti peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 dan undang-undang RI nomor 16 tahun 2006 maka pemerintah Kabupaten Bengkalis merasa perlu untuk membentuk SKPD khusus yang menangani tentang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, sehingga dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008, yang diantaranya berisi tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Bengkalis.

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu unsur pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dibidang Pembangunan pertanian dan ketahanan Pangan Daerah, perlu menfokuskan kegiatan pembangunan yang lebih terarah, tepat waktu, tepat mutu dalam rangka mendukung dan mempercepat terwujudnya Visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis

pimpinan

H. IMAM HAKIM, SP., M.Si.
Kepala Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis
Baca Sambutan